KPUD KOTA DIPERIKSA POLISI

Mutia Hata Ceramah Di STAIN
Kediri.-Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta, kemarin menghadiri, undangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri. Menurut Mutia, saat ini banyak Perempuan yang memiliki kesadaran dan keberanian, melaporkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Pernyataan tersebut, disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, seusai memberikan kuliah umum di STAIN Kediri, jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo Kota Kediri.
Menurut Meutia, banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang tidak terungkap, karena ketakutan perempuan sebagai korban untuk melapor. Rasa malu dan takut, masalah rumah tangganya diketahui masyarakat, biasanya menjadi salah satu factor penyebabnya.
Akibatnya, hak hak perempuan seringkali terpinggirkan. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir, sudah terjadi berbagai perubahan. Banyak perempuan yang mulai berani melaporkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meutia Hatta mengatakan, keberanian perempuan untuk melapor, menunjukkan sebuah kemajuan. “Perempuan Indonesia sudah ada kemajuan dengan meaporkan kekerasan dalam rumah tangga”, ujar Meutia Hata.
Disela pernyataannya, Meutia Hatta juga meminta kaum perempuan di Kota Kediri, untuk menggunakan hak pilihnya, sesuai hati nurani, dalam Pemilu April mendatang. Termasuk memilih calon pemimpin yang bertanggung jawab, dan memahami kepentingan masyarakat luas. “Gunakan hak pilih dalam pemilu mendatang”, ujar Meutia. (nal).
DPRD Kota Kediri Panggil Walikota Terkait Dugaan Korupsi
Kediri,-Komisi A DPRD Kota Kediri akan segera melakukan klarifikasi, pada Walikota Maschut terkait dana kas daerah yang diinvestasikan ke PT KSU yang dikabarkan sudah berbunga setengah milyar rupiah.
Hal itu disampaikan ketua komisi A DPRD Kota Kediri Heru Ansori. Menurutnya, klarifikasi pada pemerintah daerah harus segera dilakukan agar kasus itu, tidak semakin berlarut larut. Rencananya dewan akan memanggil Kepala Bagian Keuangan Suprapto dan mantan Kasda Edy Herwanto. Selain itu, jika perlu pihak BNI 46 akan turut serta dihadirkan.
Heru Ansori juga meminta semua pihak tidak berburuk sangka, karena masih merupakan praduga tidak bersalah. Heru mengatakan, pemanggilan dilakukan untuk mengetahui asal usul dana tersebut, berikut proses investasinya.
Heru Ansori menambahkan, sesuai rencana, pemanggilan akan dilakukan paling lambat, Minggu ini. Komisi A juga masih berkoordinasi dengan komisi B, yang membidangi masalah keuangan. “Kita akan klarifikasi ke walikota tentang kasusu investasi tersebut”, ujar Heru Ansori.

Sementara Walikota Kediri H.A Maschut, mengaku siap memberikan penjelasan, ke Dewan, terkait dana sebesar 50 milyar rupiah, yang diinvestasikan ke PT KSU.
Walikota Kediri H.A Maschut, mengaku pihaknya akan memberikan keterangan sesuai permintaan dewan. Meski begitu, Walikota Maschut menolak menjelaskan secara rinci, apa yang akan disampaikan ke dewan. Walikota Maschut hanya menegaskan siap dipanggil dewan. “Kita Siap memberikan penjelasan”, ujar Maschut.
Sesuai informasi sebelumnya, Walikota Kediri H.A Maschut mengaku tahun 2007 telah menyimpan dana kas daerah, senilai 50 milyar di BNI 46 dan kemudian menginvestasikan ke PT KSU. Namun meski sudah berbunga 500 juta rupiah, dewan dan pejabat teras Kota Kediri lainnya tidak mengetahuinya. (nal)
Warga Turus Protes Ke DPRD
Puluhan warga Desa Turus dan Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Senin pagi, mendatangi Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, meminta proses pengangkatan perangkat Desa diusut.
Warga mengaku kecewa dengan proses pengangkatan Perangkat Desa, di Kecamatan Gurah. Warga menemukan banyak kejanggalan, dalam pelaksanaan seleksi. Seperti tes baru digelar pada 28 Januari, secara serentak di SMK Ahmad Yani Gurah. Namun pada 2 Pebruari, Perangkat Desa terpilih sudah ditentukan dan dilantik.
Selain itu, para peserta juga menemukan, adanya dugaan penyimpangan soal, karena jawaban yang tertera di kunci jawaban tidak sama. Misalnya, pertanyaan hari lahir Pancasila, yang seharusnya 1 Juni 1945, dikunci tertulis 22 Juni 1945. Wakil Masyarakat Desa Turus, Joko Susanto mengatakan, warga meminta Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, mengusut tuntas masalah tersebut, karena ada dugaan Perangkat yang terpilih, sudah sejak awal disiapkan oleh Desa bersangkutan. “Kami minta kasus ini diusut tuntas”, ujar Joko.
Menurut Joko Susanto, warga terutama peserta tes Perangkat Desa, curiga proses pengangkatan Perangkat Desa penuh dengan kecurangan. Tes yang digelar, hanya digunakan untuk formalitas, karena hasilnya tetap ditentukan pihak desa. (nal)
===============
Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri, menyiapkan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) 2009, agar tidak mengalami keterlambatan seperti tahun sebelumnya.
Menurut sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Tri Efendi, keterlambatan pencairan dana ADD, tidak boleh terulang lagi. Pada tahun 2008, dana ADD yang seharusnya bisa cair bulan Juli, molor hingga mendekati akhir tahun 2008. Sehingga, banyak program program pembangunan Desa, yang terhambat.
Padahal, dana ADD sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dan operasional desa. Untuk itu, Komisi A meminta agar, pencairan dana ADD 2009, bisa dilakukan secepatnya. Tri Efendi mengatakan, Dewan khawatir pencairan dana ADD 2009, terancam molor seperti tahun tahun sebelumnya.”dewan mendesak ADD cepat cair”, ujar Tri Efendi
Menurut Tri effendi, jika Pemerintah Kabupaten Kediri bisa menyiapkan Manajemen dengan baik, tentu pencairan dana ADD 2009, tidak akan tertunda. Sehingga Desa penerima di Kabupaten Kediri, bisa segera menggunakannya, untuk kegiatan operasional dan pembangunan. (nal)
Penjual Sandal Asal Madura Tewas di Kediri
Kediri- Zarkasi (45), warga Kecamatan Sampang, Kabupaten Madura. Bapak dua anak yang biasa berjualan sandal di Pasar Pahing, Kota Kediri itu ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kediri kemarin.

Jenazah suami Kholifah (43) itu kali pertama diketahui oleh Siti Mahmudah (65), tetangga yang tinggal depan rumah kontrakan milik Sahid (60), yang sudah sepuluh tahun lamanya ditempati oleh korban.

Mahmudah datang ke kontrakan korban bersama Rohman (40), anaknya. "Kami curiga, karena sejak pagi pak Zarkasi tidak terlihat, pintu rumahnya tertutup, sedangkan lampunya menyala, di teras juga ada sepeda angin," kata Rohman di lokasi, Senin (16/2/2009) sekitar pukul 13.15 WIB.

Awalnya mereka memanggil-manggil korban yang hanya tinggal seorang diri tersebut, namun tidak ada jawaban. "Kami berusaha masuk ke dalam rumah. Ee, ternyata pintu tidak dalam keadaan terkunci. Kami terkejut, ketika melihat pak Zarkasi tergeletak di kamarnya," imbuh Rohman.

Kagetnya lagi, tangan kiri korban memegang charge Hand phone (HP) yang berada di colokan. Mereka (saksi, red) berteriak-teriak memanggil warga sekitar. Tidak berselang lama, kontrakan korban yang berada di pinggir jalan itu langsung dipenuhi warga.

Ironisnya, petugas kepolisian yang sudah dilapori masyarakat, baru datang ke tempat kejadian perkara (TKP) satu jam setelah korban jadi tontonan warga.

"Kami hanya dapat melihat, dan tidak berani berbuat apapun terhadap jenazah korban, karena petugas belum datang," ujar Muhammad Zaenuri, warga setempat.

Sekitar pukul 14.30 WIB, petugas dari Polsekta Pesantren dibantu Unit Ident dari Polresta Kediri datang ke lokasi. Petugas langsung melakukan olah TKP, dan mengalurkan korban untuk selanjutnya dilarikan ke rumah sakit guna menjalani outopsi.

Waka Polsekta Pesantren Iptu Yusuf mengatakan, korban diduga tewas akibat tersengat listrik. "Dugaanya tersengat listrik, terlihat dari tangan kiri korban yang memengang charge HP," katanya. (nal)
Polisi Periksa Bendahara KPUD Kota Kediri
KEDIRI – Setelah sebelumnya pihak inspektorat belum berhasil melakukan pemeriksaan terhadap Hery Pamuji Tresno, selaku bendahara KPUD Kota Kediri. Senin (16/2) Inspektorat kembali mendatangi kantor KPUD guna pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan selama 3 jam lebih terebut, Hery diberikan pertanyaan 15 hingga 20 pertanyaan.
Hal tersebut seperti yang diungkapkan, Inspektur, Inspektorat Kota Kediri FJ. Endang S. Mintorowati, yang mengatakan, pemeriksaan tadi hanya bersifat pemeriksaan awal. “ Kan baru ketemu Hery hari ini, jadi masih pemeriksaan tahap awal,” ujarnya, Senin (16/2)
Lebih lanjut, Endang mengatakan, nanti pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan, “ Ada sekitar 20 pertanyaan dan masih banyak yang belum terjawab, ataupun masih perlu pendalaman, jadi nanti akan kita lakukan pemeriksaan lanjutan,” tegasnya.
Endang mengatakan meski inspektorat belum mengeluarkan sanksi tetapi dari KPUD sendiri sudah memberikan sanksi. Sanksi berupa peringatan tertulis dari sekretaris KPUD Pudjiono sudah diberikan kepada Hery. Karena PNS golongan II/a itu sudah melanggar disiplin PNS dengan tidak ngantor selama hampir sebulan tanpa memberikan keterangan yang jelas atau sakit.
Sementara itu sekretaris KPUD Pudjiono mengatakan kalau pihaknya sudah memberikan peringatan tertulis itu tidak hanya kepada Hery. “Pihak keluarga juga sudah kami berikan suratnya,” ujarnya.
Pudjiono mengatakan kalau peringatan yang diberikan itu sesuai dengan aturan PNS. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kesalahannya.
Secara terpisah pihak Polresta Kediri sendiri masih terus menyelidiki masalah ini. Beberapa saksi seperti sekretaris KPUD, Pudjiono hingga anggota KPUD Agus Rofiq dan Kristianto Gunadi sudah dimintai keterangan. “Kami masih mendalami masalah ini,” ujar Kapolresta Kediri AKBP Dedi Prasetyo melalui Kasatreskrim AKP Slamet Pujiono.
Mengenai pemeriksaan terhadap Hery, Slamet mengaku belum melakukannya. “Sampai saat ini baru anggota KPU saja. Kalau Hery belum-belum,” ujarnya.
Lalu kapan Hery akan diperiksa? Slamet enggan berkomentar banyak. “Nantilah untuk Hery itu,” pungkasnya. (nal)